CONFLICT OF INTEREST

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2002) diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih.

  1. Pasal 293 UULLAJ No. 22 tahun 2009 berbunyi mengendarai sepeda motor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari akan dipidana kurungan 15 hari denda Rp 100.000 . ..  tapi bisa lihat dijalan-jalan berapa persen yang menyalakan lampu dan berapa persen yang masih tidak menyalakan lampu saat berkendara disiang hari?

Sebenarnya kenapa peraturan ini belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dari sisi konsumen ada dua kepentingan yang dirasakan yakni kepentingan keselamatan dan kepentingan ekonomi. Dari segi keselamatan, sudah jelas banyak hasil survei yang menyebutkan bahwa DRL secara signifikan memang dapat menurunkan angka kecelakaan. seperti contohnya:

  • Di Norwegia, DRL efektif menurunkan angka kecelakaan sebanyak 10%
  • Di denmark, peraturan DRL dapat menurunkan angka kecelakaan sebayak 7% umum dan 35% kecelakaan belok kiri selama 15 bulan aplikasi DRL
  • Studi di kanada tahun 94 menghasilkan data bahwa DRL dapat mereduksi kecelakaan sebanyak 11, dan mungkin masih banyak lagi hasil hasil riset yang menguatkan hal ini.

Sedangkan dari segi Ekonomi akan meningkatkan penggunaan BBM, memperpendek usia bohlam, sikring cepat putus sampai mempercepat life cycle dari aki.

 

  1. Bisnis narkoba di Indonesia sangat menguntungkan. Sebab, selain bisa bermodal kecil berpenghasilan besar, pasarnya pun kuat.

Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Anjan P Putra, harga sabu di Iran Rp 100.000 per kilogram, sementara di Jakarta mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Salah satu kasus yang mengindikasikan hal itu terjadi pada kasus kepemilikan sabu oleh dr Eddy Widjaya Alamsyah, warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam memproduksi sabu seberat 400 gram. Kasus ini terkesan janggal di persidangan. Dengan alasan sakit, majelis hakim yang diketuai Arthur Hangewa tidak menahan dia. Vonis pun ditunda hingga tiga kali. Saat palu diketok, ketua majelis hakim mengatakan, Eddy dihukum penjara tujuh tahun, Maret lalu, tetapi sampai April lalu terpidana belum dipenjara.

 

Contoh benturan kepentingan terserak pada kasus pengungkapan pengendalian bisnis sabu dan ekstasi dari penjara. Berulang kali dikeluhkan, penggerebekan narkoba yang dilakukan di penjara selalu berakhir sia-sia. Sebab, ada sejumlah sipir penjara tidak rela pendapatan tambahan dari bisnis narkoba di penjara hilang. Seperti kasus kurir narkoba oleh sipir penjara Abdurrahman Hasibuan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, tahun 2005. Larangan penggunaan ponsel aktif sulit diterapkan. Padahal, ponsel jadi alat pengendalian jejaring bisnis narkoba di penjara. Berbagai benturan kepentingan ini membuat hakim tidak mampu membedakan mana korban dan mana pebisnis narkoba. Yang menentukan pada akhir babak penanganan kasus narkoba adalah berapa besar uang panas itu didistribusikan. Bisnis narkoba pun bergeming di tengah konflik kepentingan penegak hukum.

  1. Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

Contoh: Ketika seorang karyawan mendapatkan tugas keluar kota dari perusahaan tempat dia berkerja dia memanfaatkan sebagian dari waktu tersebut untuk sekalian berlibur dengan anggota keluarganya.

Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga (family) atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut.

Contoh: Seorang karyawan di suatu perusahaan memasukkan anggota keluarganya untuk dapat menempati suatu posisi di perusahaan tersebut tanpa harus melewati tahapan recruitment seperti para pencari kerja lainnya.

Segala posisi dimana karyawan dan pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau control terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga

Contoh: Seorang manajer memberikan evaluasi hasil kerja yang baik terhadap anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan itu juga, padahal kinerja dari anggota keluarganya itu tidak sesuai dengan hasil laporan yang dilaporkan oleh manajer tersebut.

 

KOPERASI SUKSES BESERTA KRITERIANYA

Sukses Koperasi Simpan Pinjam Sukma Mulya

Koperasi Kusuma Mulya Semarang Bermodal awal 10 jutaan sekarang sudah memiliki aset ratusan juta Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Mulya Semarang di dirikan pada tahun 2000, dengan modal awal 10 juta rupiah, dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang.

Koperasi Kusuma Mulya pada awalnya hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Pada tahun 2007 Koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan dengan agenda penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi masa bhakti 2004 – 2007 dan pemilihan pengurus koperasi yang baru.

Rapat Anggota Tahunan, memutuskan bahwa rapat menerima laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi masa bhakti 2004-2007. Selanjutnya rapat memilih pengurus koperasi masa bhakti 2007 -2010 melalui pemungutan suara. Hasil voting yang terpilih menjadi pengurus koperasi adalah Ketua Agus Santosa.SE Sekretaris Rokhayati Bendahara Iria Wati.SE, Dewan Pengawan Pratiknya SH dan Saino.  Pengurus baru mulai bekerja pada tahun 2007 dengan langkah pertama memperluas bidang usaha koperasi yaitu tidak hanya bergerak pada sektor simpan pinjam tetapi mulai menjadi suplaiyer ATK dan kebutuhan kantor pengadaan barang yang nilainya di bawah 100 juta.

Langkah yang di ambil pengurus koperasi dengan memperluas bidang usaha hasilnya cukup signifikan dalam perolehan keuntungan bagi koperasi. Dengan pengembangan bidang usaha sampai dengan triwulan I tahun 2008 aset koperasi Kusuma Mulya sudah mencapai 140 juta rupiah. Dengan perolehan keuntungan koperasi yang cukup menggembirakan pengurus koperasi masih terus menggali lagi bidang usaha yang akan di masuki, diantaranya koperasi sedang menyiapkan persyaratan untuk menjadi kontraktor.

Dalam rangka menyiapakan rencana pengembangan usaha koperasi dari sisi permodalan, Koperasi Kusuma Mulya telah mengajukan proposal pinjaman kepada Unit PKBL PT KIW. Melihat perkembangan Koperasi Kusuma Mulya yang cukup sigmifikan dan untuk mendukung upaya koperasi dalam memajukan usahanya, maka Unit PKBL PT KIW telah merealisasikan pinjaman pada bulan Maret 2008.  

Kunci keberhasilan/kriteria koperasi yang berhasil terletak pada beberapa faktor yaitu:

1.      Harus memiliki rencana usaha (corporate plan) yang mencakup rumusan mengenai visi, misi, tujuan budaya bisnis, strategi pengembangan, target-target jangka pendek dan menengah dan rencana keuangan (cash flow).

2.      Pembinaan kelembagaan melalui proses profesionalisasi

3.      Setiap unit koperasi mikro memiliki standar operasi prosedur (SOP).

http://www. pkbl.bumn.go.id/index/pdf/id_content/88/proses/

www.google.com

http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/PAS.SURUT.PERK.KOPERASI-Yog.htm

Apakah koperasi menguntungkan (secara keuangan) bagi anggotanya?

Dengan adanya koperasi kebutuhan para anggota dapat diperoleh di koperasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional. Misalnya dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha. Contoh sederhana: misalnya koperasi sekolah, biasanya koperasi ini menyediakan  kebutuhan siswa dan guru. Dengan demikian guru dan siswa tidak perlu jauh-jauh untuk membeli buku tulis, pensil, seragam ataupun makanan kecil.

Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota. Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi, maka kita akan memperoleh manfaat lain yakni:

  • Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil   Usaha (SHU)
  • Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong
  • Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

Setiap orang dewasa dapat menjadi anggota sebuah koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Keanggotaan koperasi tidak membedakan suku, derajat maupun agama.

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi.

Secara keuangan koperasi sangat menguntungkan untuk anggotanya apabila koperasi tersebut dikelola secara profesional. Anggota dengan mudah dapat meminjam dana untuk keperluan usaha atau yang lainnya dengan bunga yang rendah, disamping itu pada akhir tahun anggota akan menerima sisa hasil usaha tergantung dari aktif atau tidak nya anggota tersebut. aktif atau tidaknya yang dimaksud adalah aktif dalam simpan pinjam dalam koperasi tersebut. Koperasi bisa mendapatkan untung. Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

PRINSIP PRINSIP KOPERASI

  • Prinsip Munkner
  1. Keangotaan bersifat sukarela
  2. Keanggotaan terbuka
  3. Pengembangan anggota
  4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
  5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
  • Prinsip Rochdale
  1. Pengawasan secara demokratis
  2. Bunga atas modal dibatasi
  3. Penjualan sepenuhnya tunai
  4. Barang – barang yang harus dijual asli
  5. Netral terhadap polotik dan agama
  • Prinsip Raiffeisen
  1. Swadaya
  2. Daerah kerja terbatas
  3. SHU untuk cadangan
  4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  5. Usaha hanya kepada anggota
  • Prinsip Herman Schulze
  1. Daerah kerja tidak terbatas
  2. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
  3. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
  • Prinsip ICA
  1. Keanggotaan koperasi sevara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat
  2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
  3. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
  • Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967
  1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
  2. Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
  3. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  • Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992
  1. Kemandirian
  2. Pendidikan perkoperasian
  3. Kerjasama antar koperasi

 

 PRINSIP EKONOMI

Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.

  1. Kita Selalu Melakukan Trade Off
  2. Biaya adalah Segala Sesuatu yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu
  3. Orang Rasional Berpikir Secara Bertahap
  4. Orang Selalu bereaksi terhadap insentif
  5. Perdagangan Dapat Menguntungkan Semua Pihak
  6. Pasar Secara Umum Merupakan Wahana yang Baik Guna Mengkoordinasikan Kegiatan Ekonomi
  7. Pemerintah Ada Kalanya Dapat Memperbaiki Hasil Kerja Mekanisme Pasar
  8. Standar Hidup di suatu negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa
  9. Harga-harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak
  10.  Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran

 

Jika koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran. Konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi pemanfaatan bersama. Koperasi dan perusahaan kapitalis pada dasarnya memiliki persamaan-persamaan antara lain:

  1. Koperasi maupun perusahaan kapitalis merupakan kegiatan usaha otonom, harus berhasil mempertahankan dirinya dalam persaingan pasar.
  2. Harus berhasil menciptakan efisiensi ekonomi.
  3. Harus dapat meningkatkan kemampuan dalam keuangannya.

Prinsip Ekonomi Koperasi Sesuai Dengan Kebutuhan Bangsa Indonesia

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide – ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan la. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, serta pengembanganpendidikan, pelatihan dan informasi.

Menurut saya prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena prinsip kedua dari Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kesadaran kemanusiaan universal (Yudi Latif, 2011: 237). Kesadaran kemanusiaan merupakan modal ideologis dan kultural yang memungkinkan seseorang dan masyarakat dalam membangun suatu tatanan kebangsaan dan tatanan ekonomi yang berorientasi pada upaya untuk menciptakan kesejahteraan (welfare) bersama, bukan kesejahteraan atau kepentingan individu. Dalam konteks ekonomi, kesadaran seperti ini akan memungkinkan suatu bangsa untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mengutamakan sistem kerja sama dan pencapaian tujuan (kesejahteraan) bersama pula.Sistem koperasi yang berbasis pada ideologi Pancasila memberi ruang bagi semua strata ekonomi masyarakat untuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Koperasi juga memberi ruang dalam pembelajaran demokrasi, implementasi prinsip-prinsip gotong-royong, keterbukaan, tanggung jawab dan kebersamaan yang juga dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi yang mandiri.  Dengan demikian, akan memberi ruang dan kesempatan pula bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, ruang dan kesempatan untuk menata persatuan dan solidaritas bangsa.

Dasar Hukum Koperasi di Indonesia

Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992,  ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto,  dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku  UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832

Pengertian

Ada lima istilah yang berkaitan dengan koperasi yang dijelaskan dalam UU 25/1992, Pasal 1. Berikut ini kutipan lengkap bunyi Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus senagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

3. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegaiatn perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

• Prinsip Munkner

  1. Keangotaan bersifat sukarela
  2. Keanggotaan terbuka
  3. Pengembangan anggota
  4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
  5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
  • Prinsip Rochdale
  1. Pengawasan secara demokratis
  2. Bunga atas modal dibatasi
  3. Penjualan sepenuhnya tunai
  4. Barang – barang yang harus dijual asli
  5. Netral terhadap polotik dan agama
  • Prinsip Raiffeisen
  1. Swadaya
  2. Daerah kerja terbatas
  3. SHU untuk cadangan
  4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  5. Usaha hanya kepada anggota
  • Prinsip Herman Schulze
  1. Daerah kerja tidak terbatas
  2. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
  3. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
  • PrinsipICA
  1. Keanggotaan koperasi sevara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat
  2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
  3. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
  • Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967
  1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
  2. Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
  3. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  • Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992
  1. Kemandirian
  2. Pendidikan perkoperasian
  3. Kerjasama antar koperasi

 

 PRINSIP EKONOMI

Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.

  1. Kita Selalu Melakukan Trade Off
  2. Biaya adalah Segala Sesuatu yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu
  3. Orang Rasional Berpikir Secara Bertahap
  4. Orang Selalu bereaksi terhadap insentif
  5. Perdagangan Dapat Menguntungkan Semua Pihak
  6. Pasar Secara Umum Merupakan Wahana yang Baik Guna Mengkoordinasikan Kegiatan Ekonomi
  7. Pemerintah Ada Kalanya Dapat Memperbaiki Hasil Kerja Mekanisme Pasar
  8. Standar Hidup di suatu negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa
  9. Harga-harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak
  10.  Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran

 

Jika koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran. Konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi pemanfaatan bersama. Koperasi dan perusahaan kapitalis pada dasarnya memiliki persamaan-persamaan antara lain:

  1. Koperasi maupun perusahaan kapitalis merupakan kegiatan usaha otonom, harus berhasil mempertahankan dirinya dalam persaingan pasar.
  2. Harus berhasil menciptakan efisiensi ekonomi.
  3. Harus dapat meningkatkan kemampuan dalam keuangannya.

PENGERTIAN DAN DEFINISI ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Pengertian Etika

Pengertian etika (etimologi), berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” , yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan berat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) Etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.

Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun apa yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan) manusia.

Etika tidak mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

 

Beberapa ilmuwan mengartikan etika itu adalah :

 

– Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

 

– Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

 

– Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

 

 

Pengertian dan Definisi Profesi

1.Pendekatan berdasarkan definisi

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, didalamnya pemakaian dengan ara yang benar. Ketrampilan dan keahlian yang tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia.

2.Pendekatan berdasarkan ciri

Definisi di atas secara tersirat masyarakat pengetahuan formal menunjukkan adanya hubungan antara profesi dengan dunia pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi ini merupakan lembaga yang mengambangkan dan meneruskan pengetahuan profesional.

 

Pengertian dan Definisi Etika Profesi Akuntansi

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi :

1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2. Profesionalisme. Diperluikan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

3. Kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tinggi.

4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesioanal yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

DEFINISI EKONOMI & DEFINISI KOPERASI

EKONOMI

 

Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.

 

Ilmu ekonomi menurut M. Manulang merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannyabaik barang-barang maupun jasa).

 

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Berbeda dengan hukum, pengaturan melalui ekonomi di atas terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, belum berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut yang dapat dilakukan melalui hukum. Dapat juga ditambahkan, misalnya: pembangunan ekonomi, kesulitan ekonomi, golongan ekonomi lemah, pelayanan ekonomi, dan banyak lagi.

 

Istilah ekonomi mula-mula berasal dari perkataan Yunani. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Perubahan kata ekonomis menjadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga ekonomi: Peraturan rumah tangga. Rumah tangga dalam hal ini dapat meliputi rumah tangga perorangan (keluarga), badan usaha atau perusahaan rumah tangga pemerintah dsb.

 

Dalam perkembangannya, kita mengenal seorang tokoh sekaligus sebagai Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723 – 1790). Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, biasa disingkat The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776. Secara sistematis untuk pertama kalinya Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semua itu berhubungan satu sama lain. Sejak itu jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak, dan akhirnya ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang pesat sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri.

 

Ilmu ekonomi:

Bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Bidang yang dipelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas, yaitu tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa yang berhubungan dengan itu.

Sebetulnya banyak lagi definisi yang dapat diberikan, tetapi hakekatnya sama didasarkan kepada kebutuhan manusia.Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi kemudian bercabang-cabang mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi itu sendiri. Secara garis besar, perhatikan bagan pembagian ilmu ekonomi berikut ini.

Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu.

Misalnya:

–         EkonomiIndonesiapada tahun 70-an.

–         Ekonomi Jepang pasca perang dunia II.

 

 

 

KOPERASI

 

PENGERTIAN KOPERASI

•Definisi ILO (International Labour Organization)

  1. koperasi adalah perkumpulan orang – orang
  2. penggabungan orang – orang berdasarkan kesukarelaan
  3. terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
  4. koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
  5. terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
  6. anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

 

• Definisi Chaniago

 

• Definisi Dooren

 

• Definisi Hatta

 

• Definisi Munkner

 

• Definisi UU No. 25/1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang dengan berlandaskan berdasarka prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasarkan pada asas kekeluargaan.

 

  • Koperasi adalah badan usaha atau perusahaan yang tetap tunduk pada kaidah & aturan prinsip ekonomi yang berlaku (UU No. 25, 1992)
  • Mampu untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan organisasi & usahanya
  • Ciri utama koperasi adalah pada sifat keanggotaan; sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa
  • Pengelolaan koperasi sebagai badan usaha dan unit ekonomi rakyat memerlukan sistem manajemen usaha (keuangan, tehnik, organisasi & informasi) dan sistem keanggotaan (membership system)

Kasus KKN yang Menghancurkan Jalan Bisnis dan Politik di Indonesia

Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam, dari mulai soal pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan tanah kuburan, dari sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari mulai pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan.

Sulit untuk mengingkari, korupsi sudah bersifat endemik, bekerja secara sistematis, menggerogoti birokrasi kekuasaan dan menghancurkan kepercayaan publik pada pemerintahan di Indonesia. Ada cukup banyak fakta, laporan, pernyataan, hasil riset dan statistik serta penilaian dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mendukung peryataan di atas. Pendeknya, kita begitu pandai memperlihatkan berbagai soal yang menyangkut masalah korupsi, namun sedikit hasil yang menunjukkan para pelaku korupsi sudah diproses sesuai dengan hukum dan mendapatkan hukuman setimpal.

1. Korupsi

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, golongan, kerabat dengan cara melawan aturan hukum. Misalnya, kasus korupsinya Gayus Halomoan Tambunan yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Atau dakwaan korupsinya Aulia Pohan yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. Seseorang disebut korupsi ketika ada uang negara yang digunakan untuk memperkaya diri dan atau golongannya saja.

2. Kolusi

Kolusi merupakan perilaku atau tindakan yang memiliki tendensi menguntungkan rekanan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, seorang Bupati, Walikota atau Pejabat Negara lainnya, yang membuka tender hanya secara formalitas karena sudah ditetapkan pemenang tender, jauh-jauh hari sebelum tender dibuka.

3. Nepotisme

Nepotisme, yakni sikap atau tindakan seorang pejabat yang lebih mendahulukan atau mengutamakan keluarga, teman dekat atau kerabat dibandingkan masyarakat lainnya.

 

Kasus KKN yang melibatkan kroni merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai terbesar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni HMS menunjukkan adanya beberapa ketidakwajaran antara lain:

Ø  Kontrak-kontrak bisnisnya mengandung butir-butir yang sangat menguntungkan kelompok usaha milik kroni tersebut dan merugikan negara;

Ø  Penguasaan sumber daya alam (hutan dan lahan) yang berlebihan;

Ø  Peraturan perundangan yang memberikan dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dampak Korupsi dapat menghancurkan jalannya praktek bisnis dan politik :

  • Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat.
  • Saat satu tindakan korupsi berhasil dilakukan dan tidak mendapat sanksi hukum yang sesuai, hal ini akan memicu tindakan korupsi yang lain. Hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia karena korupsi menjamur dengan suburnya.
  • Citra badan hukum negara seperti kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Hal ini akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hukum negara.
  • Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan sinis dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan.
  • Pemilu tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan masyarakat sudah malas untuk memilih pimpinan. Menurut masyarakat, mengikuti pemilu sama saja memilih koruptor berikutnya.
  • Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan dari rakyat karena ketidakpuasan pemerintahan.

Contoh Kasus:

Vonis bersalah Pengadilan Negeri Padang terhadap 43 anggota DPRD Sumatera Barat dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (17/5) mampu memberikan daya dorong yang luar biasa guna membongkar kasus-kasus korupsi di daerah lain.

Ibarat virus ganas, dalam waktu singkat penularannya telah menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Yang paling mutakhir, sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/8) resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara Kendari.

Mencermati perkembangan beberapa waktu terakhir, sepak terjang aparat penegak hukum (terutama kejaksaan) di daerah patut diberikan nilai tambah tersendiri. Dalam menangani kasus korupsi, kejaksaan tidak saja bekerja sebatas menindaklanjuti pengaduan masyarakat, tetapi juga mampu membongkar berbagai bentuk penyelewengan penggunaan keuangan daerah. Beberapa pengungkapan yang dilakukan belakangan, kejaksaan mampu membongkar penyelewengan yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Salah satu upaya membongkar penyalahgunaan keuangan daerah yang patut dikemukakan adalah pengusutan penggunaan tiket pesawat terbang palsu di DPRD Kota Padang. Bahkan, kasus yang terjadi di Kota Kendari dapat dikatakan sebagai lompatan cukup maju, kejaksaan melakukan penahanan karena anggota DPRD terindikasi menggelapkan dana rutin sekretariat DPRD tahun anggaran 2003 dan 2004 (Kompas, 21/8).

Sepak terjang kejaksaan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD, tetapi juga menyangkut keterlibatan kepala daerah. Misalnya, dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Barat, kejaksaan tinggi telah menetapkan Wali Kota Solok Yumler Lahar sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Terminal Truk Solok senilai Rp 1,3 miliar pada 10 Juli 2004. Dalam kasus itu, yang ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya wali kota, tetapi juga 25 anggota DPRD Kota Solok (Media Indonesia, 22/8).

Berdasarkan perkembangan di atas, terobosan yang dilakukan kejaksaan menggambarkan keseriusan untuk mengusut berbagai kasus tindak pidana korupsi di daerah. Berdasarkan catatan yang ada, sampai sejauh ini, setidaknya Kejaksaan Agung sudah mengantongi data tentang kejahatan yang dilakukan para petinggi daerah. Tidak kurang dari tiga ratus anggota DPRD terlibat dalam penyelewengan APBD berupa tindak pidana korupsi dan suap. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah berada dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

« Older entries
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.