Kasus KKN yang Menghancurkan Jalan Bisnis dan Politik di Indonesia

Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam, dari mulai soal pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan tanah kuburan, dari sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari mulai pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan.

Sulit untuk mengingkari, korupsi sudah bersifat endemik, bekerja secara sistematis, menggerogoti birokrasi kekuasaan dan menghancurkan kepercayaan publik pada pemerintahan di Indonesia. Ada cukup banyak fakta, laporan, pernyataan, hasil riset dan statistik serta penilaian dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mendukung peryataan di atas. Pendeknya, kita begitu pandai memperlihatkan berbagai soal yang menyangkut masalah korupsi, namun sedikit hasil yang menunjukkan para pelaku korupsi sudah diproses sesuai dengan hukum dan mendapatkan hukuman setimpal.

1. Korupsi

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, golongan, kerabat dengan cara melawan aturan hukum. Misalnya, kasus korupsinya Gayus Halomoan Tambunan yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Atau dakwaan korupsinya Aulia Pohan yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. Seseorang disebut korupsi ketika ada uang negara yang digunakan untuk memperkaya diri dan atau golongannya saja.

2. Kolusi

Kolusi merupakan perilaku atau tindakan yang memiliki tendensi menguntungkan rekanan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, seorang Bupati, Walikota atau Pejabat Negara lainnya, yang membuka tender hanya secara formalitas karena sudah ditetapkan pemenang tender, jauh-jauh hari sebelum tender dibuka.

3. Nepotisme

Nepotisme, yakni sikap atau tindakan seorang pejabat yang lebih mendahulukan atau mengutamakan keluarga, teman dekat atau kerabat dibandingkan masyarakat lainnya.

 

Kasus KKN yang melibatkan kroni merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai terbesar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni HMS menunjukkan adanya beberapa ketidakwajaran antara lain:

Ø  Kontrak-kontrak bisnisnya mengandung butir-butir yang sangat menguntungkan kelompok usaha milik kroni tersebut dan merugikan negara;

Ø  Penguasaan sumber daya alam (hutan dan lahan) yang berlebihan;

Ø  Peraturan perundangan yang memberikan dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dampak Korupsi dapat menghancurkan jalannya praktek bisnis dan politik :

  • Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat.
  • Saat satu tindakan korupsi berhasil dilakukan dan tidak mendapat sanksi hukum yang sesuai, hal ini akan memicu tindakan korupsi yang lain. Hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia karena korupsi menjamur dengan suburnya.
  • Citra badan hukum negara seperti kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Hal ini akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hukum negara.
  • Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan sinis dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan.
  • Pemilu tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan masyarakat sudah malas untuk memilih pimpinan. Menurut masyarakat, mengikuti pemilu sama saja memilih koruptor berikutnya.
  • Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan dari rakyat karena ketidakpuasan pemerintahan.

Contoh Kasus:

Vonis bersalah Pengadilan Negeri Padang terhadap 43 anggota DPRD Sumatera Barat dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (17/5) mampu memberikan daya dorong yang luar biasa guna membongkar kasus-kasus korupsi di daerah lain.

Ibarat virus ganas, dalam waktu singkat penularannya telah menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Yang paling mutakhir, sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/8) resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara Kendari.

Mencermati perkembangan beberapa waktu terakhir, sepak terjang aparat penegak hukum (terutama kejaksaan) di daerah patut diberikan nilai tambah tersendiri. Dalam menangani kasus korupsi, kejaksaan tidak saja bekerja sebatas menindaklanjuti pengaduan masyarakat, tetapi juga mampu membongkar berbagai bentuk penyelewengan penggunaan keuangan daerah. Beberapa pengungkapan yang dilakukan belakangan, kejaksaan mampu membongkar penyelewengan yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Salah satu upaya membongkar penyalahgunaan keuangan daerah yang patut dikemukakan adalah pengusutan penggunaan tiket pesawat terbang palsu di DPRD Kota Padang. Bahkan, kasus yang terjadi di Kota Kendari dapat dikatakan sebagai lompatan cukup maju, kejaksaan melakukan penahanan karena anggota DPRD terindikasi menggelapkan dana rutin sekretariat DPRD tahun anggaran 2003 dan 2004 (Kompas, 21/8).

Sepak terjang kejaksaan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD, tetapi juga menyangkut keterlibatan kepala daerah. Misalnya, dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Barat, kejaksaan tinggi telah menetapkan Wali Kota Solok Yumler Lahar sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Terminal Truk Solok senilai Rp 1,3 miliar pada 10 Juli 2004. Dalam kasus itu, yang ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya wali kota, tetapi juga 25 anggota DPRD Kota Solok (Media Indonesia, 22/8).

Berdasarkan perkembangan di atas, terobosan yang dilakukan kejaksaan menggambarkan keseriusan untuk mengusut berbagai kasus tindak pidana korupsi di daerah. Berdasarkan catatan yang ada, sampai sejauh ini, setidaknya Kejaksaan Agung sudah mengantongi data tentang kejahatan yang dilakukan para petinggi daerah. Tidak kurang dari tiga ratus anggota DPRD terlibat dalam penyelewengan APBD berupa tindak pidana korupsi dan suap. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah berada dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: