Tugas III: Sosiologi dan Politik

1. Bentuk sistem politik Indonesia menurut UUD 1945

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

A.     Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

B.     Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

C.     Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

SISTEM POLITIK menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Tahun 1945-1949 (UUD 1945)

a) Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Namun karena Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD 1945. bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadap UUD 1945 yaitu:

1.      Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif)

2.      Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI)

3.      Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer

b) Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan PresidensialTahun 1949-1950 (Konstitusi RIS)

v     Hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikat

v     Sistem pemerintahan parlementer

v     Demokrasi Liberal

v     Bentuk negara Serikat

c) Tahun 1950-1959 (UUDS 1950)

v     Ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.

v     Kabinet berubah menjadi sistem parlementer

v     Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara.

v     Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah

v     Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer, demokrasi Liberal

v     Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante.

v     Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagal

v Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA, PRRI/Permesta, RMS, AndiAzis.

d) Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLA

Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya :

v     Bubarkan Konstituante

v     Kembali berlaku UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.

v     Segera bentuk MPRS dan DPAS

v     Kabinet kembali menjadi sistem Presidensial

v     Demokrasi Terpimpin

v     Presiden mengontrol semua spektrum politik

v     Legislatif lemah, eksekutif kuat

v     Kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrol akibatnya terjadi penyimpangan yaitu penyimpangan idiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumur hidup, Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN. Ketua MPR dijadikan Mentri. DPR hasil pemilu dibubarkan Presiden

v Terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965

e) Tahun 1966-1998 (UUD 1945) ORBA

v     Diawali dengan SUPERSEMAR

v     ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.

v     Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial)

v     Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis

v     Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.

v     Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan

v     Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela

v Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Wapres Prof. B.J Habibi.

f) Tahun 1998 sampai sekarang (UUD 1945) Reformasi

v     Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial

v     Diadakan kembali pemilu tahun 1999

v     Dibuka kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif

v     Upaya peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatan pemerintahan

v     Amandememn UUD 1945 untuk mengatur kekuasaan dalam negara agar lebih demokratis

v     Pelaksanaan Otonomi daerah

v     Reposisi dan reaktualisasi TNI

v     Pemilu Luber dan Jurdil (Pilkada untuk daerah)

v     Upaya penegakan HAM

v     Upaya netralisasi berpolitik bagi PNS

v     Upaya pemberantasan KKN

v     Penegakan supremasi hukum dan keadilan ekonomi

2. Fungsi Politik:

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :

  1. Sebagai sarana rekuitmen politik, yaitu untuk mencari dan mengajak orang-orang
    yang berbakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik (political recruitment) dan untuk melakukan pengkaderan terhadap generasi muda melalui pendidikan politik.
  1. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
  1. Sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) artinya apabila terjadi
    perbedaan pendapat dalam masyarakat maka partai politik berusaha untuk
    mengatasi konflik tersebut.
  1. Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses bagaimana seseorang
    memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat tinggalnya.

a)      Sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada, semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik memperhatikan aspek homogenitas dan heterogenitas.

b)      Di negara Indonesia fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah oleh rakyat melalui lembaga legislatif mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.

c)      Sistem politik yang diharapkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila secara keseluruhan dalam praktek ketatanegaraan, mulai dari penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya dalam rakngka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

d)      Perkembangan budaya politik di wujudkan dengan terciptanya partai-partai politik.

Fungsi dari partai politik adalah :

a. Sarana komunikasi politik

b. Sarana sosialisasi politik

c. Sarana rekuitmen politik

d. Sarana pengatur konflik (conflict management)

e. Penugasan

3. Struktur – struktur Politik

1)      Golongan Kepentingan :

Anomik, Asosiasional, Nonasosional Mahasiswa dan Angkatan Muda Melihat sejarah politik Indonesia, lebih-lebih sejarah pergerakkan kemerdekaan, tak dapat di sangkal lagi bahwa gerakan angkatan muda pada ”era”nya selalu dilandasi idealisme. Oleh karena itu angkatan muda sebagai salah satu pengelompokan umur, khususnya mahasiswa, relatif mempunyai kematangan umur dan bekal pengetahuan, selalu merupakan kekuatan moral dalam saat kritis,sehingga dapat pula disebut sebagai golongan kepentingan anomik (anomic interest group). Karena landasannya kekuatan mmoral, kekuatan lainnya sering terpanggil dan terlibat atau melibatkan diri untuk bersama-sama memanifestasikan sikapnya dalam menghadapi berbagai masalah; maka dengan demikian terjadilah integrasi antarkekuatan.

2)      Elit politik sebagai bagian dari pemerintah harus memiliki hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa, karena dengan terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis maka komunikasi antara elite politik dengan khalayak (rakyat) dapat berjalan lancar sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh elite politik tidak akan merugikan masyarakat (rakyat). Mosca menguraikan lebih lanjut tentang hubungan dinamis antara elit dan massa. Menurutnya para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya sendiri di atas anggota masyarakat lainnya, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa dibawahnya, melalui para “sub-elite” yang terdiri dari kelompok besar dari seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, manager, adminmistrator lainnya, ilmuwan dan kaum intelektual lainnya.

Banyak teori yang dibuat oleh para ahli yang berhubungan dengan elite politik Klasifikasi elite menurut mosca ada dua:

a.Elite politik yang memerintah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan.
b.Elite yang tidak memerintah yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elite.
Kedua elite di atas masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam usaha mereka menguasai dan mempengaruhi massa. Dari banyaknya klasifikasi elite yang dibuat para ahli, ada beberapa tipe yang ideal mengenai elite politik.
Tipologi ideal elite tersebut adalah sebagai berikut:
1.Elite dinastik.
Elite dinastik adalah mereka yang bersala dari golongan aristokrasi, pedagang dan pemilik tanah. Tipe elite ini memberi kepemimpinan yang tertutup sifatnya, dengan keanggotaanya yang umumnya berasal dari anggota keluarga, sehingga dalam menyampaikan pesan (berkomunikasi) dengan khalayak terkesan ditutupi tidak terbuka sehingga kebijakan yang dibuat tidak diketahui secara jelas oleh khalayak hanya pada tatanan keluarga saja.
2.Elite kelas Menengah
Kelompok ini merupaka elit baru yang ternyata dalam kemajuan hidupnya berdampingan dengan elite lama. Mereka berasal dari kelompok pedagang dan pengusaha.
3.Intelektual revolusioner
Merupakan kelompok baru yang muncul mengambil alih kepemimpinan nasional dan menyingkirkan elit lama dan mungkin juga budaya lama yang bersifat kolononial. Ideologi menekankan gagasan panggilan historis dan peran serta
  memiliki dedikasi tugas yang tinggi.
4.Administrator Kolonial
Elite ini mewakili dan bertanggung jawab kepada negara penjajah. Kepemimpinan mereka lebih menghandalkan kekuatan fisik dan ancaman daripada bujukan dan kompromi.
5.Elite Nasionalistik.
Bagi elite nasionalis dinegara berkembang, nasionalisme masih merupakan sentiment daripada sistem  pemikiran yang dijabarkan.

3)      Birokrasi menjadi bagian tipe politik tata kelola administrasi negara di era modem. Jika struktur birokrasinya kokoh, diyakini bahwa administrasi suatu negara terasa disiplin dan profesional. Hal yang sama berlaku juga bagi aktor-aktor-nya yang mesti teruji dalam perilaku dan komitmen sebagai pelopor pembangunan nasional.

Pertama, prinsip keteraturan yang menempel pada pola kerja birokrasi hendaknya tetap diperhatikan kualitasnya, tanpa mengurangi beban dan kebutuhan struktur.

Kedua, prinsip nilai dan aturan yang dijalankan oleh birokrasi kita hendaknya berjalan beriringan. Dalam hal ini, kompetensi dan produktivitas kinerja bisa dijadikan sandaran dan ukuran, bukan pada pengejaran pendapatan dan kenaikan gaji.

Ketiga, otoritas dan sumber daya yang dimiliki birokrasi kita harus mampu dipastikan mendapatkan pola pengawasan internal yang bermutu, tanpa desakan dari pihak luar dan yang pada gilirannya dapat menjawab masalah tingkat kerahasiaan sebuah masalah.

Keempat, sebagai pilar pemerintahan, lingkungan birokrasi yang terposisi kompleks dan berlaku tak sehat harus bisa dikenali.

Idealnya, struktur birokrasi yang di dalamnya berisi aparatur (eselon) sebagai pemegang mandat kebijakan sumber daya, mesti “steril” dari kepentingan politik partisan, pribadi, dan kelompok.

Media massa. Saluran media massa, sudah barang tentu, sesuai dengan fungsi aslinya merupakan saluran penting dalam komunikasi politik. Namun dalam membicarakan saluran media massa dalam rangka komunikasi politik, selalu dikaitkan dengan konsep-konsep mengenai:

a.       kebebasan media massa.

b.      Independensi media massa pada suatu masyarakat dari control yang berasal dari luar dirinya, seperti pemerintah, pemegang saham, kaum kapitalis/industrialis, partai politik, ataupun kelompok penekan .

c.       Integritas media massa sendiri pada misi yang diembannya.
Ketiga hal tersebut memang membawa konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaan peran media massa sebagai saluran komunikasi politik, sesuai dengan kondisi yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat tempat media massa itu berada. Terlepas dari ketiga hal di atas, secara umum media massa mempunyai peranan tertentu dalam menyalurkan pesan-pesan, informasi, dan political content di tengah masyarakatnya. Dengan suatu sistem komunikasi yang otonom, maka komunikasi yang bersifat tertutup (covert) pada birokrasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, sampai tingkat tertentu dapat diatur dan dikendalikan dengan publisitas. Pada saat yang sama, kepentingan-kepentingan yang laten (tidak dinyatakan secara terang-terangan) di tengah masyarakat dapat dibuat menjadi ekspilisit melalui media komunikasi yang netral.
Otonomi media komunikasi memungkinkan suatu arus informasi yang bebas dari masyarakat ke pemerintahan, dan di dalam pemerintahan sendiri, serta dari suatu struktur politik ke struktur politik yang lain. Hal iru juga memungkinkan adanya suatu umpan balik yang terbuka dari output sistem politik ke input sistem politik kembali.
Pada sebagian masyarakat transisional para pemimpin politik memandang pembangunan media massa modern sebagai sesuatu kekuatan untuk menegakkan persatuan nasional, sekalugus sebagai daya untuk mengerakkan modernisasi. Dengan menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dalam hal bahasa, perbedaan tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan, maka perluasan komunikasi berfungsi sebagai jembatan bagi sistem-siste yang tadinya dicirikan oleh arus komunikasi yang amat heterogen.
Masalah membangun identitas nasional memang merupakan suatu persoalan yang kompleks. Disamping kekuatan positif media massa nasional, pengembangan suatu kultur politik yang stabil dan homogen akan tergantung dalam banyak hal kepada arah yang dikembangkan oleh struktur komunikasi yang ikut serta dari kalangan partai, kelompok kepentingan, dan para pemimpin opini, yang berhubungan dengan warga masyarakat secara lebih langsung.

Sebagian informasi, khususnya yang disampaikan oleh media massa akan melintasi garis-garis batas geografis dan kelas sosial. Namun dua karakteristik perubahan attitude akan membatasi dampak media tersebut.

Yang pertama adalah interpretasi informasi melalui media massa tentunya akan dilakukan oleh para pemimpin opini. Pemimpin opini itu sendiri akan amat dipengaruhi oleh hubungan antar personanya (jaringan sosialnya), yang menurut penelitian selama ini menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa pengaruhnya lebih kuat dalam hal persuasi ketimbang media massa.

Yang kedua, sekalipun secara persis masih diperdebatkan, tapi dalam banyak hal media massa diakui sebagai saluran yang berkemampuan untuk menyampaikan lebih dari sekedar informasi politik. Artinya, media massa dapat dibuktikan mempunyai efek politik dalam suatu kelangsungan sistem politik suatu masyarakat. Kekuatan media, dalam kaitan ini, menurut Gurevitch dan Blumler (dalam Nasution, 1990) bersumber dalam tiga hal, yaitu struktural, psikologis, dan bersifat normatif. Akar struktural kekuatan media massa bersumber pada kemampuannya yang unik untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akan diperoleh para politisi dimaksud melalui alat yang lain. Sedangkan akar psikologis dari kekuatan media bersumber pada hubungan kepercayaan dan keyakinan yang berhasil diperoleh (meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda) oleh organisasi media dari anggota khalayaknya masing-masing. Ikatan saling percaya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari hubungan percaya mempercayai di masa lampau antara media yang bersangkutan dengan khalayaknya. Kombinasi antara akar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan media mendudukan diri di tengah-tengah –antara politisi dan khalayak- dan sekaligus mencampuri proses politik yang berlangsung. Campur tangan tersebut mungkin saja tidak disukai oleh banyak pihak termasuk kalangan politik dimaksud.

Di sini kemudian, tampillah sifat normatif media yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan menyatakan pendapat, kebutuhan akan perlingdungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuatan politik, yang memberi legitimasi kepada peran independensi media dari kendali politik (baca handsout komunikasi massa: teori-teori normatif komunikasi massa).

Media massa dianggap memiliki peranan yang unik dalam pembangunan politik, karena memiliki suatu instrumen teknologi yang independen, yang produknya dapat menjangkau ke tengah-tengah masyarakat dalam jumlah yang besar (Gerbner dalam McQail, 1987). Di samping itu, media massa menganggap diri sebagai perantara yang independen antara pemerintah dengan publik.

Sumber:

http://lionelistiinspirasiq.blogspot.com/2009/10/dinamika-sistem-politik-indoneisa-1.html

http://blog.unila.ac.id/rone/mata-kuliah/semester-2/sistem-politik-indonesia/

http://himip.tripod.com/artikel.htm

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1865435-struktur-politik-bag/

http://www.scribd.com/doc/18367616/sosialisasi-politik

http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=48465137715&topic=13085

http://bataviase.co.id/node/263055

http://adiprakosa.blogspot.com/2010/03/komunikasipolitik6.html

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: